Konvensionalisasi Agama

kon.jpgKonvensionalisasi agama atau fiqih adalah salah satu tema yang akhir-akhir ini mendapat perhatian penuh dalam bidang kajian keagamaan. Banyak makalah dan buku yang telah ditulis seputar tema ini.

Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan analisa atas tema ini tanpa menghukumi terlebih dahulu, dan memaparkan poin-poin kekuatan dan kelemahannya.

Pertama kali, perlu kita perhatikan bersama bahwa merujuk kepada ‘urf dan sirah orang-orang yang berakal (sîreh-ye ‘uqalâ) dalam fiqih Islam adalah salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan keputusan dalam sebuah kehakiman, dan kadang-kadang sarana ini juga dapat membantu seorang faqih dalam menentukan sebuah hukum syariat.

Ringkasnya, dalam beberapa kondisi, seorang faqih merujuk kepada ‘urf dan mengambil kesimpulan sebuah hukum fiqih dengan bantuan ‘urf tersebut. Di bawah ini kami akan memaparkan sebagian darinya:

a. Menjelaskan Arti Sebuah Terminologi

Jika sebuah kosa kata menjadi obyek sebuah hukum dan arti kosa kata itu ambigu dari sisi keluasan dan kesempitan cakupannya, maka ‘urf adalah satu-satunya tempat rujukan untuk menjelaskan arti kosa kata tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha merujuk kepada ‘urf ketika ingin memahami arti kosa kata-kosa kata seperti bai‘, ghabn, ‘aib, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan ketentuan ‘urf ini, mereka menyimpulkan hukum kosa kata-kosa kata tersebut dari Al-Qur’an dan Sunah.

Sebagai contoh, Al-Qur’an menjustifikasi dan mengesahkan bai‘ (yang berarti jual beli). Allah swt. berfirman, “Allah menghalalkan jual beli.” (QS. Al-Baqarah [2]:275) Tapi dalam sebagian kondisi, arti kosa kata bai‘ masih ambigu. Jika kita mengucapkan shîghah dalam sebuah transaksi jual beli, maka tidak syak lagi bahwa jual beli semacam itu termasuk dalam kategori bai‘. Tetapi jika kita ragu apakah sebuah jual beli yang hanya dilakukan dengan cara serah terima barang tanpa kita mengucapkan sepatah kata pun termasuk dalam kategori bai‘ atau tidak, tempat rujukan dalam masalah ini adalah ‘urf. Ketentuan ‘urf berkenaan dengan keluasan dan kesempitan cakupan arti kosa kata bai‘ adalah hujah bagi seorang faqih. Apabila ‘urf menganggap transaksi semacan itu termasuk dalam kategori bai‘, maka transaksi itu masuk dalam ayat tersebut dan hukum-hukum transaksi jual beli seperti ke-lâzim-an dan Khiyâr Majlis (hak membatalkan jual beli sebelum terjadi perpisahan majlis) dapat dijalankan atasnya.

Dari sekilas penjelasan ini kita dapat memahami peranan dan fungsi ‘urf dalam menjelaskan arti kosa kata ghabn atau ‘aib berkenaan barang yang dijual. Hal ini lantaran membeli suatu barang dengan harga yang mahal juga masih memiliki derajat dan tingkatan yang berbeda. Dalam sebuah transaksi jual beli, kita kadang-kadang tertipu sebesar 5 dirham, dan kadang-kadang pula sebesar 1∕5 atau dirham. Apakah arti kosa kata ghabn meliputi seluruh jenis ketertipuan tersebut atau tidak? Begitu juga halnya berkenaan dengan cela yang dimiliki oleh sebuah barang. Dalam semua kondisi ini, ‘urf adalah tempat kita merujuk.

b. Menjelaskan Arti Aplikatif (Mishdâq)

Kadang-kadang arti sebuah kosa kata jelas bagi seorang faqih. Tetapi ia mengalami keraguan ketika ingin mengaplikasikannya terhadap realita di luar. Sebagai contoh, para fuqaha berpendapat bahwa tanah mati termasuk dalam kategori anfâl dan menjadi hak milik negara Islam. Tidak diragukan lagi bahwa tanah yang memang sudah mati dari asalnya termasuk dalam kategori tanah mati tersebut. Tetapi apakah tanah yang sudah tidak dimanfaatkan untuk bercocok tanam selama bertahun-tahun sehingga menjadi sebidang tanah yang mati termasuk kategori tanah mati atau tidak?

Begitu juga berkenaan dengan hal-hal yang lain.

 

c. Peran Tradisi dan Adat-Istiadat dalam Menuntaskan Perkara

Tradisi dan adat-istiadat sebuah kaum selalu menjadi tolok ukur untuk menuntaskan sebuah perkara. Melalui jalan ini, seorang hakim dapat menentukan orang yang jujur dan orang yang bohong. Sebagai contoh, jika terjadi pertikaian antara suami dan istri tentang pembayaran mas kawin; suami mendakwa bahwa ia telah melunasi mas kawin di muka, tapi istri mengingkari dan mengaku belum menerimanya, maka hakim dapat menjadikan adat-istiadat dan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat tersebut sebagai tolok ukur untuk menyelesaikan pertikaian itu. Jika membayar mas kawin di muka adalah sebuah tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut, maka kebenaran ada di pihak suami. Tetapi jika tidak demikian, maka kebenaran ada di pihak istri. Menurut terminologi para fuqaha, tradisi semacam ini disebut al-a‘râf al-qawmiyyah (adat-istiadat sebuah kaum).

Semua itu adalah beberapa kondisi yang ‘urf menjadi tempat rujukan dalam fiqih Islam dan pemahaman ‘urf berperan sebagai sarana pembantu untuk menuntaskan problematika fiqih.

Pada kesempatan ini, kami tidak akan memaparkan tema ini secara panjang lebar. Jika Anda ingin mengetahui pembahasan ini secara rinci, silakan Anda merujuk buku Irsyâd Al-‘Uqûl, hal. 285 hingga seterusnya dan buku Dawr Al-‘Urf fî Al-Istinbâth, sebuah buku yang menganalisa peran ‘urf secara independen.    

Tema konvensionalisasi agama atau fiqih yang pada saat ini sedang diminati oleh para peneliti agama berbeda dengan tema pembahasan ‘urf dalam fiqih Islam yang telah kami sebutkan contoh-contohnya di atas. Menurut sebagian penulis, perhatian Islam terhadap ‘urf  berbeda dengan aliran pemikiran konvensionalis era modern yang disertai dengan daya tarik menakjubkan dan absolutisme itu. Perhatian Islam terhadap ‘urf berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlaku di kalangan orang-orang yang berakal dan pada legitimasi agama.[1]

            Para perancang dan penggagas konsep konvensionalisasi agama mengusulkan dua interpretasi tentang konsep itu. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan kedua interpretasi tersebut, dan sekaligus menganalisanya.

Sekularisme

a. Di era modern ini, aneka ragam investigasi dan analisa dalam bidang agama, baik di dunia Barat maupun Timur, sedang digemari. Terdapat dua kelompok yang menjadi pelopor di medan pemikiran ini:

• Sekelompok orang menganalisa agama dan memaparkan seluruh pendapatnya dalam berbagai bidang dan disiplin dengan disertai oleh pengenalan yang cukup tentang ajaran agama dan keimanan yang dalam kepada kebenarannya. Tujuan kelompok ini adalah memahami seluruh premis agama tanpa ada maksud untuk mengambil bantuan dari latar belakang  pemikiran yang mereka miliki dan juga tidak bermaksud memperkenalkan agama dalam bentuk kebaratan atau ketimurannya yang tidak kapabel.

Tidak ada orang yang mengklaim bahwa kelompok ini terjaga dari setiap kesalahan. Bisa jadi kelompok ini juga mengalami kekeliruan pada saat menjelaskan premis-premis agama. Tapi cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan bagi mereka bahwa mereka hanya ingin untuk memahami premis-premis agama semata, meskipun di pertengahan jalan mereka tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan.

• Kelompok yang lain sama sekali tidak memiliki iman di hati. Tetapi mereka enggan untuk menampakkan ketidakberimanan mereka. Untuk menafikan agama, mereka juga mempergunakan premis dan ajaran-ajaran agama, dan dengan melakukan distorsi terhadap realita agama, mereka mengosongkan agama dari kandungan aslinya dan mempropagandakan materialisme kuno dalam wadah materialisme modern. Pada akhirnya, mereka menawarkan materialisme dalam bentuk sekularisme. Hal itu lantaran materialisme tidak memiliki pembeli di dunia Timur, sedangkan sekularisme paling tidak memiliki daya tarik tersendiri bagi kaum intelektual yang tidak memiliki kesadaran; karena materialisme berkonotasi ateisme dan penafian agama, meyakini materi adalah segalanya, dan menolak segala sesuatu yang bersifat non-materi. Pemikiran semacam ini terasa pahit bagi orang-orang Timur, dan bahkan bagi orang-orang Barat sendiri. Sekularisme pada mulanya tidak mengingkari adanya agama dan juga tidak menolak hal-hal yang bersifat non-materi. Pemikiran ini hanya membatasi ruang lingkup agama hanya dalam batas keyakinan kepada Allah semata dan menyerahkan seluruh urusan yang bersifat non-Ilahi kepada manusia sendiri, meskipun pada akhirnya pemikiran semacam ini juga akan berakhir pada materialisme murni.

b. Sebagian orang dengan berbagai usaha ingin membuktikan bahwa agama -tidak berbeda dengan agama Kristen Barat, bukan Kristen asli- hanya berbicara tentang Lâhût. Sementara itu, ia telah menyerahkan masalah Nâsût kepada umat manusia. Oleh karena itu, kita harus menetapkan sebuah undang-undang dengan bantuan akal kolektif. Pada dasarnya, kelompok ini juga meyakini bahwa Islam telah memaparkan sistem-sistem sosial dan politik. Tetapi lantaran keruwetan sistem sosial dan politik di era modern ini, kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada agama dan memanfaatkan akal kolektif kita.

c. Cara yang benar untuk mewujudkan sebuah sistem politik adalah para teoritikus sebelumnya harus membangun pondasi pemikiran sistem tersebut berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah disepakati, dan setelah itu baru mereka mempropagandakan dan mengaplikasikan sistem politik tersebut. Tetapi, di era modern kita sekarang ini dimana permainan politik telah mempengaruhi seluruh realita kehidupan masyarakat, para politikus memperalat para teoritikus untuk membentuk sebuah pondasi filosofis bagi sistem politik yang mereka inginkan. Dengan kata lain, para politikus meminta para teoritikus untuk membangun pondasi bagi bangunan pemikiran yang telah dimiliki oleh para politikus tersebut.

Sebelum ini telah kami paparkan bahwa teori konvensionalisasi agama atau fiqih memiliki dua interpretasi. Interpretasi pertama dengan seluruh perinciannya telah dipaparkan dan dianalisa. Terbukti bahwa intepretasi ini tidak sesuai dengan substansi agama samawi, khususnya dengan agama akhir zaman, dan teoritikus interpretasi ini memaksakan interpretasi tersebut atas agama tanpa ia mengetahui realita agama tersebut sama sekali.

Sekarang tiba saatnya kita melakukan analisa atas interpretasi kedua. Yaitu teori sekularisme; pemisahan agama dari arena politik atau agama tidak memiliki andil dalam mengelola dan menangani kehidupan sosial masyarakat. Meskipun kedua interpretasi ini memiliki fungsi yang berbeda pada lahiriahnya, tapi hasil kedua interpretasi tersebut adalah satu; yaitu pemisahan agama dari struktur kehidupan masyarakat.

Pertama kali, kami akan memaparkan perkembangan historis teori sekularisme, dan kami ingatkan bahwa teori konvensionalisasi agama adalah salah satu periode dari perkembangan historis tersebut.

Sekularisme mengalami perkembangan historis dalam beberapa periode, dan dalam setiap periodenya, teori pemikiran ini memiliki banyak pengikut:

1. Pemisahan para pastor dari yang lain; dalam arti ini, para pastor yang memiliki hubungan intim dengan masyarakat luas disebut pastor sekular. Sedangkan para pastor yang menutup diri dan tidak memiliki hubungan dengan masyarakat luar disebut pastor non-sekular.

2. Pemisahan agama dari politik; yaitu pemerintahan dan pengelolaan politik dan sosial masyarakat harus terpisah dari agama.

3. Hegemoni negara atas gereja; dalam arti ini, negara berhak mengeluarkan perintah kepada gereja dan memasukkan sistem gereja dalam hegemoninya.

4. Transformasi arti agama; dalam arti ini, ajaran-ajaran agama tidak boleh direnungkan secara argumentatif, tetapi harus ditafsirkan sesuai dengan perasaan dan kehendak pribadi masing-masing individu.

5. Menolak agama dan seluruh ajaran yang bersifat in-material; dalam arti ini, seluruh ajaran yang berbau in-material harus disingkirkan sehingga umat manusia menfokuskan diri kepada ajaran yang bersifat rasional atau natural.

Titik persamaan yang dapat kita paparkan untuk seluruh arti tersebut adalah agama atau fiqih disingkirkan dari seluruh medan sosial dan politik, dan seluruh bentuk negara dan pendidikan harus terwujud tanpa ada unsur agama. Bahkan, arti terakhir sekularisme di atas adalah sebuah teori pemikiran materilisme modern yang mengingkari adanya Tuhan dan segala sesuatu yang bersifat in-materiel. Tapi karena materialisme tidak mendapatkan tanggapan yang bagus dari kalangan masyarakat umum, teori ini dibentuk dalam bentuk lain dan diberi nama sekularisme. Jika kita menganalisa arti sekularisme itu sendiri, kita tidak akan menemukan arti lain selain ateisme dan penafian agama serta segala sesuatu yang bersifat in-material. Pada dasarnya, sekularisme menganggap materi adalah segalanya dan melupakan segala sesuatu yang berada di luar materi.

Anehnya, kita memperkenalkan teori semacam itu atas nama agama, dan dengan kesimpulan-kesimpulan tidak obyektif yang telah kita simpulkan dari struktur politik dan sosial agama Islam, kita mempropagandakannya sebagai bagian dari Islam.

 

Arti Kedua Konvensionalisasi Agama

Di antara kelima arti sekularisme tersebut, para penggagas teori konsep konvensionalisasi agama memilih arti kedua. Mereka menulis, “Arti konvensionalisasi agama yang kedua adalah pemisahan struktural antara struktur politik dan agama. Dengan kata lain, konvensionalisasi agama yaitu pada masa lalu agama bisa memainkan perannya dalam berbagai kancah sosial masyarakat, seperti pendidikan, kehakiman, pengaturan urusan negara, dan lain sebagainya, tetapi lantaran kerumitan problematika kehidupan masyarakat dan alokasi peran, agama juga -seperti seluruh institusi sosial lainnya- pecah menjadi banyak dan menyerahkan tugasnya kepada organ masing-masing.”[2]

Jika kita ingin menjelaskan teori ini dengan lebih sederhana lagi, dapat kita katakan bahwa pada masa lalu agama mendominasi seluruh sisi kehidupan masyarakat manusia dan mengatur setiap program yang layak dijalankan dalam kehidupan mereka. Semua manajemen dan usaha pengaturan kehidupan sosial masyarakat harus melakukan tugas di bawah pengawasan agama. Strukutur politik semacam ini pada masa lalu sangat berguna dan efisien, lantaran kehidupan sosial masyarakat kala itu sangat sederhana. Tetapi pada masa sekarang, kehidupan masyarakat manusia sudah semakin rumit dan memiliki aneka ragam tugas, serta ilmu pengetahuan telah berhasil menggapai peringkat kemajuan paling tinggi. Dalam masyarakat seperti ini, hegemoni agama atas kehidupan manusia harus dibatasi pada ruang lingkup tertentu dan kendali struktur politik dan manajemen sosial harus diserahkan kepada manusia sendiri. Ruang lingkup agama harus dibatasi pada ruang lingkup hubungan individual antara manusia dan Tuhan.

Konsep ini adalah arti kedua teori konvensionalisasi agama seperti ditegaskan oleh para pendukungnya.

 

Beberapa Poin

Sebelum kami memaparkan pandangan agama Islam dalam konteks sekularisme dan sebelum kami menganalisa sebagian interpretasi tidak benar tentang sistem politik dan sosial Islam, kami mengajak para pembaca yang budiman untuk memperhatikan beberapa poin berikut ini:

1. Para pendukung teori sekularisme membayangkan bahwa agama mengganggu kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup hegemoninya atas kehidupan sosial masyarakat harus dihapus secara perlahan-lahan. Atas dasar ini, mereka mengembangkan teori sekularisme tahap demi tahap. Akhirnya teori ini sampai pada batas konsep ateisme dan materialisme.

Sebenarnya mereka harus merenungkan kembali doktrin dan ajaran agama. Jika mereka meyakini bahwa seluruh doktrin agama itu berasal dari Tuhan, sudah selayaknya mereka menerimanya. Tetapi jika mereka memandang agama dari sudut pandang lain (yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan), mereka seharusnya membagi doktrin agama dalam dua kategori dan menerima seluruh doktrin agama yang mereka anggap benar menurut penilaian rasio dan akal kolektif, bukan malah menyatakan bahwa seluruh dotrin agama itu adalah doktrin yang salah.

Sungguh sebuah kezaliman bila mereka sekaligus menyingkirkan seluruh ajaran agama. Tindakan ini membuktikan bahwa mereka tidak realis dan menganggap agama sebagai sebuah unsur pengganggu. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk membumihanguskan akar-akarnya. Dalam usaha ini, mereka maju ke depan secara perlahan-lahan supaya tidak memperoleh perlawanan sengit dari masyarakat.

2. Para pendukung teori ini memberikan perhatian yang istimewa kepada akal kolektif. Akal-akal kolektif terbaik telah berkumpul menjadi satu di Persatuan Bangsa-Bangsa. Hampir dua ratus negara mengirimkan warganya yang paling berakal dan paling berilmu sebagai anggota di institusi ini. Mereka bertugas mengirimkan laporan tentang situasi dan kondisi negara mereka masing-masing.

Pada tahun 2003 M., akal-akal kolektif itu menetapkan instruksi Imam Ali As kepada Mâlik Al-Asytar sebagai pedoman dan struktur politik mereka. Hal itu karena mereka memahami bahwa penulis instruksi ini memiliki pandangan yang melebihi pandangan manusia biasa dan tidak mengharapkan selain kebahagiaan umat manusia. Sungguh sebuah kezaliman yang besar dan bertentangan dengan naluri insani jika kita menghalangi diri kita kepada seluruh ajaran ini.

3. Pemerintahan agama tidak berkonotasi pemerintahan gereja dan para mulla atas masyarakat, sehingga seluruh manajemen negara harus dipegang oleh para ulama dan selain mereka hanya berfungsi sebagai penonton setia. Arti pemerintahan agama adalah program kehidupan umat manusia dalam seluruh sisinya berasal dari Tuhan dan disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi dan rasul-Nya. Para ulama bertugas menjelaskan seluruh ajaran itu dan menyerahkannya kepada masyarakat luas. Setelah itu, masyarakat mewujudkan sebuah sistem pemerintahan dan meregulasi sebuah sistem sosial yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat masing-masing dengan mengambil ilham dari ajaran-ajaran agama tersebut. Wilâyah Faqih dalam konsep ini bertugas mengawasi jalannya sistem pemerintahan yang telah dibentuk oleh masyarakat itu agar tidak menyeleweng dari ajaran dan ketentuan Tuhan.

Dalam sistem pemerintahan seperti ini, penguasa adalah masyarakat dan tolok ukur pemilihan seorang pemimpin adalah keimanan, ketakwaan, kompetensi, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan antara ulama dan selain ulama. Tetapi yang pasti, mereka semua berkewajiban untuk bergerak sesuai dengan ketentuan Ilahi.

Sistem pemerintahan seperti ini tidak lain adalah bentuk demokrasi agamis (paling ideal) dan memiliki perbedaan substansi dengan pemerintahan para pastor. Mereka yang merasa tidak percaya diri itu menyadap seluruh ajaran agamanya dari dunia Barat. Dan dalam menafsirkan sistem pemerintahan agamis sekalipun, mereka menjadikan sistem pemerintahan para pastor sebagai model dan tolok ukur.

4. Ajaran Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunah memiliki inti dan kulit luar. Inti seluruh ajaran itu akan tetap permanen hingga hari kiamat, karena inti ini sesuai dan sejalan dengan fitrah manusia. Selama manusia masih bersifat manusia, seluruh ajaran itu senantiasa sejalan dengan kehidupannya dan memiliki kelayakan untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Ajakan untuk menegakkan keadilan, program pernikahan dan membangun keluarga, anjuran untuk bekerja dan berusaha, membela kaum tertindas, jihad di jalan Allah untuk menghilangkan seluruh aral yang melintang sehingga misi Ilahi dapat didengar oleh seluruh umat manusia, program pendidikan dan pengajaran, dan puluhan masalah lain yang membentuk inti ajaran agama dan senantiasa sejalan dengan ciptaan manusia itu adalah contoh gamblang untuk hal ini.

Oleh karena itu, Al-Qur’an memperkenalkan agama demikian, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rûm [30]:30)

Akan tetapi, kulit luar agama selalu mengikuti perubahan lokasi dan situasi yang berlaku atas suatu masyarakat. Kerumitan dan perkembangan interaksi antara sesama manusia tidak dapat mempengaruhi inti agama itu. Jika unsur lokasi dan situasi memiliki pengaruh dalam penyimpulan sebuah hukum, semua itu hanya berhubungan dengan kategori ajaran yang satu ini, bukan kategori ajaran yang pertama.

Mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini:

a. Islam senantiasa menekankan kemuliaan, keagungan, dan kemerdekaan muslimin. Konsep ini tidak pernah berubah dalam situasi dan kondisi apapun. Al-Qur’an menegaskan, “Kepunyaan Allah, rasul, dan musliminlah kemuliaan itu.” (QS. Al-Munâfiqûn [63]:8)

Akan tetapi, mempertahankan konsep ini dapat terwujud dalam bentuk dan wadah yang beraneka ragam. Kadang-kadang dalam bentuk menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara kafir dan kadang-kadang juga dalam wadah memutuskan seluruh jenis hubungan yang sudah terjalin dengan mereka. Dengan kata lain, konsep ini dapat dipertahankan dengan cara perdamaian dan kadang-kadang juga hanya dapat terlaksana dengan jalan jihad.

b. Islam selalu menekankan kebahagiaan bagi umat manusia melalu jalur pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, sarana pendidikan dan pengajaran tidak memiliki nilai sakralitas. Tidaklah pena kayu memiliki nilai sakralitas dan tidak pula sarana pendidikan modern seperti komputer. Landasan dasar pendidikan Islam adalah ayat Al-Qur’an yang menegaskan, “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan di antara kalian beberapa derajat.” (QS. Al-Mujâdilah [58]:11) Islam tidak memiliki pandangan khusus tentang sarana pendidikan dan pengajaran yang digunakan.

Kelompok yang telah kehilangan kepercayaan diri itu lupa akan peran ijtihad dan usaha seorang faqih untuk mengaplikasikan hukum-hukum Islam sesuai dengan kulit luar yang sedang berlaku di kalangan masyarakat luas. Mereka membayangkan bahwa Islam hanya memiliki hukum permanen (kaku) yang tidak kompeten dijalankan di sebuah masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Sayangnya mereka tidak memisahkan antara ajaran permanen dari ajaran yang bisa berubah, ajaran yang paten dari ajaran yang bersifat sementara, dan inti ajaran dari kulit luar ajaran agama. Para pemikir Islam telah memaparkan pembahasan tentang masalah ini secara panjang lebar dalam “Kepamungkasan Agama”.[3]

 

Faktor dan Latar Belakang Kemunculan Sekularisme

Setiap fenomena sosial muncul lantaran sebuah faktor atau faktor-faktor tertentu. Fenomena sekularisme tidak terkecualikan dari kaidah ini. Kita harus mengenal faktor-faktor yang menjadi sebab kemunculannya. Di antara banyak faktor yang telah memiliki andil dalam memunculkan fenomena sekularisme ini, kami hanya akan menyebutkan beberapa faktor yang terpenting berikut ini:

a. Ajaran Kitab Suci

Disepanjang sejarah, Kitab Suci mengalami banyak distorsi. Setiap statmen yang akan dinukil pada kesempatan ini berhubungan dengan kitab Injil yang ada sekarang ini, bukan kitab Injil asli yang diterima oleh Nabi Isa As sebagai wahyu Tuhan.

Salah satu ajaran Kitab Suci adalah pemisahan pemerintahan Tuhan dari pemerintahan dunia. Sesuai dengan kandungan kitab Injil tersebut, Pilatus pernah bertanya kepada Yesus, “Apakah Anda adalah raja bangsa Yahudi?” Al-Masih Yesus menjawab, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah berperang, supaya mereka tidak menyerah kepada kepada orang-orang Yahudi, akan tetapi kerajaan-Ku bukan dari dunia ini.” (Perjanjian Baru, Yohanes 18:36)

Di bagian lain kitab Injil juga ditegaskan, “Karena Yesus tahu, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir pula ke gunung, seorang diri.” (Yohanes 6:15)

Di bagian lain kitab Injil Yesus juga menegaskan, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” (Matius 22:21)

Penegasan-penegasan kitab Injil itu mengindikasikan ketidakperdulian Nabi Isa As terhadap urusan dunia. Hal ini dengan sendirinya menjadi faktor kemunculan konsep pemisahan agama dari negara, atau pemisahan agama dari urusan dunia. Khususnya bila faktor-faktor yang lain juga digabungkan dengannya.

b. Interpretasi Para Pemikir dan Agamawan Kristen

Salah satu faktor pemicu kemunculan konsep konvensionalisasi agama yang lain adalah ajaran dan interpretasi yang pernah dilontarkan oleh para agamawan dan pastor Kristen. Ketika ingin memaparkan pendapat Hawâriyyûn, Saint Agustin (354-430 M) menulis, “Salah seorang Hawâriyyûn Al-Masih mengajurkan kepada para pengikutnya untuk mendoakan para raja dan penguasa yang sedang berkuasa.” Pada kesempatan yang lain, Saint Agustin juga pernah memaparkan konsep dua kota: kota Tuhan dan kota dunia. Masing-masing kota ini memiliki raja tersendiri.[4]

c. Kitab Injil Tidak Memiliki Sistem Politik dan Sosial

Faktor ketiga yang menyebabkan pemisahan agama dari dunia politik di dunia Barat yang menganut agama Kristen itu adalah kitab Injil tidak memiliki sebuah konsep sistem sosial dan politik yang bisa mewakili sebuah tatanan masyarakat. Kitab Injil yang sekarang berada di tangan kita ini hanyalah memuat sejarah hidup Isa Al-Masih hingga kisah penyaliban dan kehidupannya kembali di bagian akhir kitab.

Kitab ini hanya memuat nasihat dan wejangan. Kitab ini nihil dari setiap pembahasan yang berbau sistem politik dan sosial. Dengan demikian, bagaimana mungkin agama ini mampu menelurkan sebuah sistem sosial dan politik dalam ruang lingkup ajarannya? Jika pun gereja dapat berkuasa atas seluruh dunia pada suatu hari nanti, kekuasaannya tidak akan berlandaskan pada ajaran agama.

Profesor Luthfi Ladinan menulis, “Al-Masih tidak pernah mengeluarkan undang-undang sementara untuk masyarakat luas yang berisi perintah dan larangan sedikit pun.”[5]

Miller, seorang sejarawan modern, juga pernah menulis tentang hal ini, “Tuhan Al-Masih tidak pernah menetapkan sebuah syariat seperti syariat Mûsâ yang menentukan tugas kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Ia juga tidak pernah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur pembagian harta warisan, hukuman bagi para kriminalis, atau urusan politik lainnya yang pasti berubah sesuai dengan perubahan masa.”[6]

d. Degradasi dalam Sistem Keagamaan Gereja

Faktor keempat yang menyebabkan kemunculan konsep sekularisme adalah degradasi dalam sistem keagamaan gereja. Salah satu manifestasi tergamblang dari degradasi ini adalah jual beli surat pengampunan dan pelelangan surga yang dilakukan oleh para pendeta. Konsekuensi dari tindakan ini adalah orang-orang yang menganggap diri mereka berdosa dapat bersih dari dosa tersebut hanya dengan membeli surat pengampunan itu. Sunah gereja ini telah membangkitkan amarah para ilmuwan kala itu. Menurut Will Durant, faktor kegerahan dan pengaduan-pengaduan yang akhirnya menyulut gerakan reformasi agama  adalah penjulan surat pengampunan itu.[7]

Jika Martin Luther bangkit melawan gereja, salah satu faktornya adalah kemarahannya terhadap penjualan surat pengampunan itu. Ia pernah berkata, “Mengapa kita bangsa Jerman harus mengizinkan seluruh hasil usaha kita mengalir ke kantong Pop dengan cara dicuri dan dirampas? Kita akan membunuh seluruh pencuri itu dan akan memenggal kepala para perampok itu. Sekarang bagaimana mungkin kita membiarkan degradasi spiritual ini menjalar ke seluruh lapisan masyarakat kita?”[8]

Degradasi yang terdapat dalam sistem gereja Pop telah merajalela. Hal ini memicu sebagian orang untuk melakukan reformasi besar-besaran. Gerakan ini dipimpin oleh Martin Luther. Mereka menyebut gerakan mereka ini dengan nama “Gerakan Reformasi Agama” dan “Protestanisme”. Salah satu hasil Gerakan Reformasi Agama ini adalah individualisasi agama, membatasi ruang lingkup agama hanya dalam batas hubungan manusia dengan Tuhan, dan menghapus peran agama dari kancah kehidupan masyarakat. Dalam sebagian ajarannya, Luther menegaskan, “Injil tidak berhak ikut campur dalam urusan dunia. Dengan tasbih, kita tidak dapat memerintah dunia.”

Pada kesempatan yang lain, Luther juga menegaskan, “Orang-orang beriman adalah pendeta diri mereka sendiri.”

Indikasi doktrin ini adalah setiap individu mampu memahami pengetahuan dan ajaran agama, dan masyarakat tidak lagi memerlukan gereja, para pendeta, dan kaum agamawan.

Gerakan ini menjadi faktor keterpisahan agama dari kancah dunia politik.[9]

e. Penentangan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Sains

Penentangan gereja terhadap ilmu pengetahuan dan sains memiliki sejarah yang sangat panjang. Mereka melarang setiap ilmu pengetahuan dan sains yang tidak berbau agama dan non-Aristotelian. Mereka menganggap penemu ilmu pengetahuan itu sebagai orang yang tidak bertuhan. Demi menanggulangi gerakan saintis itu merajalela di kalangan masyarakat luas, mereka membentuk sebuah institusi yang bernama “Anggizasiyun”. Institusi ini juga memiliki kisah yang sangat panjang.

Jika Anda ingin menelaah sikap gereja dalam memperlakukan para penemu ilmu pengetahuan dan kisah institusi ini, Anda dapat merujuk Târîkh-e Tamaddon, karya Wille Durant. Kisah pengadilan Galilea di meja hijau dan tobatnya dari bersikeras untuk mempertahankan teori perputaran bumi mengelilingi matahari menunjukkan wajah gereja yang keras dalam melawan dunia ilmu pengetahuan.

Sikap gereja semacam ini menyebabkan amarah masyarakat terhadap para kaum agamawan sehingga ilmu pengetahuan dan urusan sosial politik dirampas dari tangan mereka. Akhirnya, ruang lingkup kekuasaan gereja pun dibatasi pada bagian yang sangat kecil sekali.

f. Saintisme yang Melampaui Batas

Sikap gereja yang tidak pantas dalam memperlakukan para ilmuwan itu menyebabkan mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan kepada saintisme dan metode saintis. Tolok ukur yang diperkenalkan untuk mengenal hakikat dari khayalan adalah eksperimen dan pengujian. Segala sesuatu yang tidak sesuai atau tidak bisa dieksprimen dengan menggunakan tolok ukur tersebut  tidak bisa dinamakan sebagai ilmu pengetahuan.

Karena sebagian ajaran Kitab Suci bertentangan dengan metode ekstrim tersebut, realita ini menjadi faktor sebagian orang berpaling dari sistem dan ajaran akidah gereja. Dan kadang-kadang metode ekstrim ini berubah menjadi konsep pemikiran materialisme yang akhirnya menjadi lahan yang empuk bagi kemunculan konsep pemisahan agama dari kancah sosial dan politik.

Semua itu adalah beberapa faktor dan lahan yang telah berhasil memunculkan konsep sekularisme. Tempat kelahiran seluruh faktor tersebut adalah dunia Barat dan agama Kristen. Agama Islam tidak pernah memiliki faktor-faktor tersebut sedikitpun. Konklusinya, anak haram sekluraisme itu tidak mungkin pernah terlahirkan di dunia Timur yang nota bene beragama Islam.

Sangat disayangkan sekali bila sebagian orang ingin memisahkan konsep sekularisme itu dari tempat kelahirannya dan berusaha untuk memaksakannya atas agama Islam. Dengan mengambil kesimpulan yang tidak benar dari beberapa ajaran agama Islam, mereka memaksakan konsep pemisahan agama dari dunia sosial dan politik atas Islam, baik secara langsung maupun bertahap. Mereka meyakini bahwa siasat agama tidak boleh memiliki sarana masyarakat, dan jika mereka melihat bahwa Islam menghormati pendapat masyarakat dalam sebuah kasus, mereka langsung mengklaim bahwa itu adalah tanda sekularisme Islam.

Tiga Lembaga dalam Islam

Jika kita ingin memberikan sebuah penilaian yang benar tentang suatu agama, khususnya agama Islam, maka sebelum merujuk kepada suatu referensi yang lain sudah selayaknya kita merujuk kepada agama itu sendiri dan memberikan jawaban setelah meneliti seluruh sisi ajarannya.

Sekarang kami ingin menilai kebenaran dan kesalahan konsep sekularisme atau konvensionalisasi agama dengan menilik referensi agama Islam yang otentik, seperti Al-Qur’an dan Sunah. Jika jawaban Islam berkenaan dengan konsep ini adalah negatif, maka memaksakan sebuah keyakinan terhadap suatu agama yang ia sendiri menafikannya adalah suatu tindakan yang irasional.

Sekularisme adalah agama keluar dari ruang lingkup kehidupan sosial dan pergi menyendiri di pojok sebuah rumah dan masjid. Agama tidak memiliki peran untuk membuat undang-undang, menjalankan hukum-hukum Ilahi, dan menyelesaikan setiap pertikaian yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Agama hanya berarti hubungan individual antara satu individu dengan Tuhannya, tidak lebih dari itu.

Penafsiran agama semacam ini yang sejalan dengan konsep sekularisme tidak diterima oleh agama Islam. Karena badan legislatif; baik dalam bidang penentuan hukum melalui wahyu maupun penjelasan poin-poin parsial hukum melalui fuqaha, badan eksekutif yang ditangani oleh para pelaku amar makruf dan nahi mungkar, dan badan yudikatif yang bertugas menangani setiap pertikaian yang terjadi dalam masyarakat dan ditangani oleh para ahli dalam bidang kehakiman, semua itu termasuk tubuh agama Islam dan tidak akan pernah terpisahkan darinya. Seluruh ayat dan hadis yang turun berkenaan dengan ketiga badan tersebut menafikan konsep sekularisme dan konvensiaonalisasi agama.

Jika seseorang menginginkan supaya agama mengalami konvensionalisasi dan non-aktif dalam menanggapi setiap problematika sosial, yudikatif, dan politik, ini adalah sebuah pembahasan. Akan tetapi klaim bahwa Islam adalah agama yang meyakini konsep tersebut, adalah pembahasan lain. Kita tidak boleh mencampuradukkan antara kedua pembahasan ini. Orang-orang yang realis tidak akan pernah memaksakan kehendak mereka atas realita yang sebenarnya, dan mereka akan menghindari setiap penilaian yang tidak obyektif.

Buku-buku referensi fiqih yang telah ditulis oleh para ulama Islam selama kurun waktu empat belas abad telah dipenuhi oleh dalil dan bukti-bukti dari ayat dan hadis atas keberadaan ketiga badan tersebut di atas. Semua itu menegaskan bahwa keberadaan ketiga badan ini tidak dapat dipungkiri.

Sekarang kami akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang memiliki indikasi atas ketiga badan tersebut di atas.

1. Legislasi adalah Hak Allah

Islam meyakini bahwa menentukan hukum untuk individu dan masyarakat memerlukan hak wilâyah. Tak seorang pun kecuali Allah memiliki hak wilâyah atas orang lain. Karena Allah adalah pencipta seluruh manusia dan Dia lebih mengetahui kemaslahatan yang dimilikinya daripada orang lain, maka legislasi menjadi hak-Nya. Dalam syiar Islam yang menegaskan, “Keputusan (al-hukm) itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan (amara) agar kalian tidak menyembah selain Dia”,[10] kosa kata amara (memerintahkan) mengindikasikan bahwa kosa kata “keputusan” (al-hukm) berhubungan dengan masalah legislasi dan bahwa tak seorang pun berhak untuk menentukan sebuah undang-undang.

Lebih dari seribu empat ratus tahun, para fuqaha Islam telah berhasil menyimpulkan seluruh undang-undang yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia dalam seluruh sisinya dari Al-Qur’an dan Sunah. Mereka telah menulis buku-buku referensi fiqih yang sangat banyak sehingga mampu memenuhi ruangan sebuah perpustakaan yang besar sekalipun. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah menilik undang-undang yang sangat kaya ini, layakkah kita merampas badan legislasi ini dari tangan Islam dan melupakan seluruh ayat dan hadis yang bertalian dengan masalah itu, lalu kita menjunjung tinggi akal kolektif?!

Imam Muhammad Al-Bâqir As pernah berkata, “Allah Swt tidak meninggalkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali Dia telah menurunkannya dalam kitab-Nya dan menjelaskannya bagi rasul-Nya.”[11]

Selama tempo empat belas abad, undang-udang Islam telah berhasil mengarahkan umat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan dan membuat mereka merasa tidak pernah memerlukan kepada undang-undang yang disusun oleh pihak luar.

Seluruh undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Swt diberikan kepada umat manusia melalui perantara wahyu, dan para fuqaha memiliki tugas untuk menyebarkannya disertai dengan seluruh penjelasan yang dibutuhkan supaya seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui seluruh undang-udang Ilahi tersebut secara sempurna.

Meskipun demikian, Islam masih memberikan perhatian kepada akal kolektif dan mencetuskan konsep musyawarah (dalam ajaran-ajarannya). Contoh gamblangnya adalah Majelis Syura Islami (Badan Legislatif Islam Iran) yang bertugas menentukan seluruh program dan undang-undang yang harus dijalankan oleh negara.

Rasulullah Saw pernah ditanya tentang pandangan jauh ke depan. Beliau menjawab, “Bermusyawarah dengan orang-orang yang berpikiran matang dan mengikuti pendapat mereka.”[12]

Ayat dan hadits tentang konsep musywarah ini sangat banyak sehingga semuanya tidak bisa dipaparan pada kesempatan ini. Tetapi ruang lingkup semua itu adalah masalah-masalah yang bertalian dengan sisi sosial dan politik. Dengan kata lain, tentang perancangan dan perencanaan negara, bukan penentuan undang-undang (tasyrî‘). Karena penentuan undang-udang yang telah dilakukan oleh Allah Swt telah mencukupkan kita dari seluruh undang-undang yang lain. Dengan kata lain, kita hanya membutuhkan musyawarah untuk menentukan pakaian dan tata cara aktualisasi undang-udang Islam. Tetapi, berkenaan dengan penentuan undang-udang itu sendiri, kita hanya mengikuti wahyu dan ketentuan syariat.

Jika kita hendak menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum kriminal, dan hukum saja pada kesempatan ini, niscaya pembahasan kita akan sangat luas dan kompleks. Dan realita ini pun telah diketahui oleh setiap individu muslim.

 

Sebagian Hukum Islam Bersifat Pengesahan (Imdhâ’î)

Mungkin sebagian orang mengklaim bahwa salah satu faktor ‘urf memiliki andil besar dalam menentukan hukum-hukum Islam adalah klasifikasi hukum dalam dua kategori umum: (1) hukum hasil cetusan (ta’sîsî) dan (2) hukum hasil pengesahan (imdhâ’î). Hal ini lantaran pengesahan sebagian hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat manusia membuktikan bahwa Islam mengesahkan sebagian besar ‘urf yang pernah berlaku pada era jahiliah. Hanya dalam bidang ibadah, Islam mencetuskan hukum dan ketentuan-ketentuan baru. Atas dasar ini, jika Rasulullah Saw muncul pada periode kita sekarang ini, niscaya beliau pasti mengesahkan sebagian besar ‘urf yang berlaku pada masa kita sekarang ini, karena undang-undang konvensional yang berlaku di kalangan kita pasti lebih maju dan lebih bersifat insani daripada fiqih periode jahiliah.[13]

 

Analisa

Sebelum kita melakukan analisa atas klaim tersebut di atas, kami ingin menyebutkan beberapa poin berikut ini:

1. Seluruh hukum agama Islam berdasarkan pada maslahat dan mafsadah yang ada, dan tidak ada suatu apapun yang diwajibkan atau diharamkan tanpa tolok ukur. Hal itu lantaran menetapkan hukum tanpa tolok ukur adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia, dan Allah Yang Maha Bijaksana tidak akan pernah melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia.

Atas dasar ini, statmen “agama bersifat wahyu” tidak berarti bahwa seluruh penentuan hukum Ilahi tidak berdasarkan pada tolok ukur atau tolok ukurnya tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, sebab penentuan sebagian hukum dipaparkan. Sebagai contoh, ketika menjelaskan pengharaman minuman keras dan judi, Al-Qur’an berfirman, “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangimu dari mengingat Allah dan salat. Lalu (dengan semua larangan itu) apakah kamu mau berhenti (dari mengerjakan pekerjaan itu)?”[14]

Imam Ali Ar-Ridhâ As berkata, “Sesungguhnya Allah Swt tidak membolehkan sebuah makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman itu memiliki manfaat dan kemaslahatan, dan Dia tidak mengharamkan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki bahaya, kebinasaan, dan kerusakan.”[15] Hadits tentang masalah ini sangat banyak sekali.

2. Relasi antara akal dan agama dalam Islam sangat berbeda dengan relasi antara akal dan agama dalam Kristen. Menurut pandangan agama Kristen masa kini, akal terpisah dari agama. Sedangkan menurut pandangan Islam, agama menyatu dengan akal. Pada dasarnya, dalam agama Islam, kita tidak akan pernah menemukan sebuah ajaran atau undang-undang yang kontradiktif dengan akal. Jika pada suatu hari sebuah ayat dan hadits kontradiksi dengan akal, hal ini mengindikasikan bahwa kesimpulan kita dari agama tidak benar atau terjadi mughâlathah (fallacy, sophisme) dalam hukum akal itu. Atas dasar ini, salah satu sumber ijtihad dalam Islam setelah Al-Qur’an dan Sunah adalah akal. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa akal memiliki dominasi atas semua bidang dan ruang lingkup. Dominasi akal terbatas pada ruang lingkup tertentu yang telah dipaparkan pada pembahasannya yang khusus.

Berbeda dengan realita yang terjadi pada agama Kristen masa kini. Agama ini menentukan tempat tersendiri bagi akal dan tempat yang lain bagi agama, dan di antara kedua tempat itu terdapat sebuah tembok penghalang yang sangat tebal.

DR. Qasim Ghani dalam buku kenangannya menulis, “Saya belajar di Universitas Beirut yang berafiliasi dengan Amerika. Kami memiliki seorang guru pendeta yang mengajarkan ilmu alam kepada kami. Tetapi ia juga memaparkan masalah-masalah keagamaan sekali dalam seminggu.

Pada suatu hari saya berkata kepadanya, ‘Ucapanmu hari ini sangat kontradiksi dengan ajaran-ajaran agama yang telah kamu berikan kepada kami selama ini.’ Ia menjawab, ‘Anakku, aku telah membagi otakku ini dalam dua bagian: satu bagian untuk akal dan satu bagian lagi untuk wahyu dan agama. Di antara kedua bagian otak ini terdapat sebuah tembok yang sangat tebal sehingga kedua bagian otak itu tidak memiliki hubungan sama sekali.’”

3. Selama menjalani kehidupan ini, umat manusia telah berhasil menemukan beberapa jenis undang-undang. Sebagian undang-undang ini bermanfaat dan sebagian lagi berbahaya bagi masyarakat. Islam mengesahkan undang-udang yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Contoh tentang jenis undang-undang ini sangat banyak dalam Al-Qur’an. Sementara itu, Islam menolak setiap bentuk undang-undang yang berbahaya bagi masyarakat.

4. Seluruh transaksi yang telah disahkan oleh Islam itu bukanlah sekadar fiqih masa jahiliah. Tetapi semua itu adalah fiqih Ilahi-insani yang telah disahkan oleh syariat agama-agama dahulu dan pengalaman umat manusia juga telah berhasil membuktikan kapabelitasnya. Bangsa Arab era jahiliah hanya menyadur semua bentuk transaksi itu dari mereka.

Dengan menilik keempat poin di atas jelas bagi kita bahwa statmen penulis di atas mengandung sophisme. Ia membayangkan bahwa seluruh transaksi Islam adalah hasil rekayasa bangsa Arab era jahiliah dan Rasulullah Saw hanya mengesahkannya. Padahal mayoritas transaksi tersebut adalah peninggalan syariat-syariat terdahulu dan hasil pengalaman umat manusia di sepanjang sejarah.

Atas dasar ini, statmen “agama adalah wahyu” tidak bermaksud ingin menghapus seluruh hukum syariat-syariat terdahulu dan mengesampingkan pengalaman umat-umat masa lalu.

Pada dasarnya, secara sosiologis, agama memiliki hubungan yang erat dengan peradaban. Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dapat dipahami ada beberapa nabi Allah yang pernah mengajarkan jalan peradaban kepada umat manusia. Tentang Nabi Dâwûd As, Al-Qur’an berfirman, “Dan telah Kami ajarkan kepada Dâwûd membuat baju besi untuk kalian, guna memelihara kalian dalam peperangan kalian; maka apakah kalian bersyukur (kepada Allah terhadap seluruh nikmat ini)?” (QS. Al-Anbiyâ’ [21]:80)

Salah satu kekeliruan yang telah dilakukan oleh para ahli sejarah adalah mereka menjadikan para raja dunia sebagai tolok ukuran penulisan sejarah. Hasilnya, seluruh kesempurnaan dan kecemerlangan dinisbatkan kepada para raja itu. Padahal jika kita menyusun sejarah umat manusia berdasarkan biografi para nabi, maka jasa yang telah dihadiahkan kepada umat manusia oleh para nabi itu akan lebih tersingkap.

 

Zona Vakum (Manthiqah Al-Farâgh) Syariat

Mungkin kita mengklaim bahwa salah satu dalil campur tangan ‘urf (tradisi) dalam masalah agama adalah adanya zona vakum syariat. Seorang penulis menulis, “Alasan lain yang memperlicin jalan bagi ‘urf untuk ikut campur tangan adalah zona vakum syariat yang sangat luas. Pada dasarnya, area kemubahan yang ada dalam syariat adalah area bagi akal ‘urfi untuk beraktifitas dan beraktualisasi. Kita dapat memperluas area ini dengan berbagai cara sehingga area kewajiban dan keharaman syariat hanya berkisar pada sebagian kecil hukum yang bersifat individual dan meliputi syiar-syiar yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja.”[16]

 

Analisa

Meskipun penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari penggunaan kosa kata yang dapat kita jadikan sebagai alasan untuk mengkritisi statmennya, namun demikian dengan permohonan maaf yang sangat kepada pembaca budiman kami harus katakan bahwa penulis tidak memiliki informasi yang cukup tentang fiqih. Pada dasarnya, salah satu musibah yang sering kita alami di negara ini adalah campur tangan individu-individu yang tidak memiliki pengetahuan tentang masalah agama.

1. Secara mendasar, hukum Islam dibagi dalam lima kategori: wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Semua itu lantaran tolok ukur-tolok ukur khusus yang dimiliki  oleh setiap kategori hukum.

Klasifikasi hukum tersebut berdasarkan tolok ukur maslahat dan mafsadah yang ada. Jika pelaksanaan suatu amal memiliki maslahat ilzâmî (menuntut) atau non-ilzâmî, maka hukum amal itu, masing-masing adalah wajib dan sunah. Jika meninggalkan suatu pekerjaan memiliki mafsadah ilzâmî atau non-ilzâmî, maka hukum amal tersebut, masing-masing adalah haram dan makruh. Dan jika maslahat dan mafsadah suatu pekerjaan adalah sama dan imbang, maka hukum pekerjaan tersebut adalah mubah.

Atas dasar ini, Allah masih memiliki hukum untuk zona vakum syariat tersebut. Jika sebagian ahli ilmu Ushul Fiqih menyebut area tersebut sebagai zona vakum syariat, maksud mereka adalah zona yang vakum dari hukum yang bersifat ilzâmî, bukan vakum dari hukum.

Dengan kata lain, “kemubahan” bukan berarti “ketiadaan hukum”, tetapi berarti “menentukan hukum yang sama untuk dua sisi masalah”, dan hal ini memiliki tuntutan untuk kita boleh mengerjakan atau meninggalkan, bukan ia tidak memiliki tuntutan terhadap kedua sisi itu.

2. Kita asumsikan bahwa sebagian tindakan manusia berada pada posisi zona vakum syariat. Yaitu Allah tidak memiliki hukum untuk itu. Tetapi lantaran hal ini bagaimana mungkin kita mengosongkan keempat zona lainnya dari hukum Allah, padahal Dia memiliki hukum untuk zona tersebut bernama wajib, haram, sunah, dan makruh, serta kita memasukkan mayoritas realita dunia ini ke dalam zona vakum itu? Akibatnya, hukum Ilahi hanya terbatas pada syiar-syiar ibadah yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya semata!

Agama Islam telah menentukan dosa-dosa besar sebanyak tujuh puluh jenis dosa, meskipun tolok ukur mayoritas dosa-dosa besar itu bersifat relatif. Dengan ini, bagaimana mungkin kita memasukkan keharaman perbuatan zina, judi, minuman keras, sodomi, menggunjing, membunuh jiwa yang tak berdosa, mencaci-maki, makan harta haram, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya ke dalam zona vakum syariat dan membatasi fiqih Islam hanya dalam ruang lingkup ibadah saja?

Imam Ja‘far As-Shâdiq As berkata, “Tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali memiliki hukum dalam al-Qur’an dan Sunah.”[17]

Sumâ‘ah, salah seorang murid Imam Mûsâ Al-Kâzhim As, pernah bertanya kepada beliau, “Apakah segala sesuatu berada dalam kitab Allah dan sunah nabi-Nya, atau Anda hanya berpendapat saja?”

Imam Al-Kâzhim As menjawab, “Segala sesuatu itu berada dalam kitab Allah dan sunah nabi-Nya.”[18]

 

Uang dan Undang-Undang ‘Urfî

Salah satu dalil konvensionalisasi agama adalah masalah uang yang berlaku di sebuah masyarakat dalam bentuk uang kertas. Penulis tersebut di atas menegaskan, “Dalil lain (konvensionalisasi agama) adalah melucuti hukum agama dari seluruh obyek hukum. Sebagai contoh, kita semua tahu bahwa keharaman riba berhubungan dengan sesuatu yang memiliki nilai secara hakiki. Dengan demikian, uang yang bersifat i‘tibârî (konvensif), secara substansial adalah sebuah obyek modern dan memiliki perbedaan substansial dengan mata uang emas dan perak. Oleh karena itu, seluruh hukum yang bertalian dengan masalah uang harus ditentukan melalui undang-undang ‘urfî (tradisi). Artinya, berkenaan dengan masalah uang dan mayoritas obyek modern, agama tidak memiliki pendapat sama sekali. Ruang lingkup pelucutan agama dari obyek hukum ini begitu luas sehingga kita dapat menjauhkan seluruh sistem ekonomi kapitalisme; manajemen sebuah masyarakat industri, dan bahkan manusia era modern itu sendiri dari jangkauan ilmu fiqih.”[19]

 

Analisa

1. Kali ini, kami juga akan mengulangi klaim kami itu di atas, tapi dalam bentuk yang lebih sopan. Campur tangan individu yang tidak mengenal fiqih tidak akan menghasilkan kecuali kerancauan intelektual di tengah-tengah masyarakat. Buktinya, penulis tidak membedakan antara dua jenis riba: riba lantaran utang dan riba lantaran transaksi jual beli.

Riba dalam ajaran Islam dibagi dalam dua klasifikasi:

a. Riba lantaran utang.

b. Riba lantarann transaksi jual beli.

Riba lantaran utang dapat terjadi bila kita memberikan utang kepada orang lain, dan kita meminta lebih banyak dari kadar utang itu ketika kita ingin menagihnya. Tidak berbeda apakah tambahan itu berasal dari jenis utang itu sendiri atau berasal dari jenis benda lain. Dalam jenis riba ini, barang-barang yang dijual dengan cara ditimbang, ditakar, dihitung, atau barang yang ditanam memiliki hukum yang sama. Dan mayoritas masyarakat sering mengalami jenis riba ini. Oleh karena itu, jika kita memberikan utang 1.000 rial kepada orang lain, kelebihan jumlah uang yang kita minta pada saat tempo pelunasan utang adalah riba.

Dalam jenis riba ini, uang emas dan perak tidak berbeda dengan uang kertas, baik kita berasumsi bahwa uang kertas itu memiliki nilai secara independen maupun hanya sekedar sarana yang menunjukkan kekuatan daya beli. Dua teori ini dan juga teori-teori yang lain tentang uang tidak memiliki peran dalam menghalalkan riba uang kertas.

Ya, hukum riba lantaran transaksi jual beli hanya berlaku untuk barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara ditimbang dan ditakar, bukan dua jenis barang yang lain itu. Jika kita memperjualbelikan dua barang yang sejenis seperti gula pasir dan gula batu, kelebihan timbangan salah satu barang itu adalah riba.

Atas dasar ini, hukum Islam berkenaan dengan uang kertas adalah jelas. Riba lantaran memberi utang uang kertas adalah haram, sementara itu riba lantaran transaksi jual beli uang kertas tidak akan pernah terjadi. Hal ini lantaran tidak ada artinya bila kita meperjualbelikan uang kertas yang bernilai 1.000 rial dengan uang kertas yang bernilai 1.100 rial (sehingga riba dapat terwujud).

2. Setelah memaparkan masalah uang, penulis menegaskan bahwa ruang lingkup pelucutan hukum Islam dari obyek hukum begitu luas sehingga kita dapat menjauhkan seluruh sistem ekonomi kapitalisme, manajemen sebuah masyarakat industri, dan bahkan manusia itu sendiri dari jangkauan fiqih.

Sebagai jawaban atas statmen ini, harus kita akui memang betul bahwa sebagian sistem ekonomi era kapitalisme ini tidak pernah berlaku pada masa turunnya wahyu. Tetapi, undang-undang Islam begitu kuat dan fleksibel sehingga kita dapat menyimpulkan hukum untuk semua sistem ekonomi tersebut melalui undang-undang itu.

Pada masa kini, segala problematika seperti asuransi, enam perserikatan dagang yang terkenal itu, dan problema modern lainnya, sampai-sampai kloning manusia tidak pernah membuat fiqih Islam menemui jalan buntu. Tapi sebaliknya, para fuqaha Islam dalam beberapa tahun terakhir ini telah berhasil memaparkan hukum seluruh problematika itu dan mereka tidak pernah mendapatkan kesulitan.

Fiqih Islam begitu kuat dan fleksibel sehingga mampu menangani setiap bentuk transaksi yang tidak pernah ada pada masa wahyu turun.

Sangat aneh sekali bila ada orang yang berpendapat bahwa manusia era modern tidak bisa dijangkau oleh dunia fiqih.

Saya kira penulis hanya ingin memoles statmennya, sehingga ia mengutarakan ucapan itu. Jika yang ia maksud dari manusia era modern adalah hak-hak manusia seperti yang telah ditegaskan dalam deklarasi HAM, Islam telah menjelaskan hak-hak yang sangat gamblang bagi umat manusia dan para fuqaha telah berhasil menyimpulkan semua itu dari sumber-sumber hukum Islam. Tetapi jika yang ia maksud dari manusia era modern adalah mengabsahkan setiap relasi sosial yang tidak syar‘î, baik yang berhubungan dengan dunia politik, sosial kemasyarakatan maupun etika, Islam pasti melarang tindakan ini.

Salah satu tindakan yang mendapat kecaman seluruh orang adalah menghukum dan melecehkan pemikiran yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Dengan statmen tersebut, penulis tidak melakukan hal lain selain melecehkan dan meremehkan fiqih Islam. Kami berharap supaya penulis merujuk lagi buku-buku yang memuat hak-hak asasi manusia atau masalah-masalah modern, atau undang-undang internasional Islam, dan hendaknya ia meminta maaf lantaran ucapannya yang telah melecehkan sebuah umat yang besar itu.

 

Analogi (Qiyâs), Pemulus Jalan Konsep Konvensionalisasi Agama

Penulis mengklaim bahwa salah satu dalil atas konsep konvensionalisai agama adalah praktik analogi yang dilakukan oleh mazhab Ahli Sunah dan konsep tanqîh al-manâth (penyamaan sebab suatu hukum) yang diyakini oleh para fuqaha Syi‘ah. Ia menulis, “Menerima analogi dan segala jenisnya -dalam kadar apapun- adalah sebuah mekanisme dalam rangka konvensionalisasi fiqih. Dalam sebuah hadis yang masyhur ditegaskan, ‘Jika agama dianalogikan, maka agama itu akan musnah.’[20] Meskipun para ulama Syi‘ah senantiasa menentang praktik analogi -yang sebenarnya semua itu hanya berbau oposisi politik dan pengelabuhan masyarakat awam, mereka dalam praktik -sedikit banyak-melakukan praktik analogi.”

 

Analisa

Mereka yang mempraktikkan analogi mengklaim bahwa Islam mengizinkan mereka untuk menentukan hukum sebuah masalah melalui hukum masalah serupa yang sudah diketahui. Mereka meyakini bahwa hukum untuk seluruh obyek dan masalah yang tidak terbatas ini tidak mungkin dipaparkan dalam sebuah kitab. Yang benar adalah kaidah-kaidah universal harus dijelaskan, dan kita dapat mencapai seluruh hukum melalui jalan analogi (menentukan hukum suatu masalah melalui hukum masalah serupa yang sudah diketahui). Semua itu telah direstui oleh Islam, dan kami tidak melakukannya sesuaka hati kami.

Para fuqaha Syi‘ah sebagai pihak yang menafikan analogi berpendapat bahwa hadits para imam Ahlul Bait As begitu luas dan banyak sehingga kita dapat menyimpulkan hukum untuk seluruh obyek dan masalah dari al-Qur’an, Sunah, dan akal. Kita tidak pernah merasa perlu kepada analogi. Atas dasar ini, mereka hanya menggunakan analogi bila “sebab” suatu hukum disebutkan dengan jelas dalam ucapan pemilik syariat. Seperti ia menegaskan, “Khamar adalah haram, karena khamar itu memabukkan.” Dengan adanya sebab hukum itu, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram.

Secara kebetulan, praktik dan usaha para fuqaha, baik mereka yang menafikan analogi maupun yang mengamalkannya, untuk menjelaskan hukum seluruh masalah adalah sebagai pertanda betapa Islam ikut berperan aktif dalam setiap masalah dan tidak pernah ada zona vakum syariat seperti yang diyakini oleh penulis. Karena pasti ada alasannya mengapa mereka selalu mengerahkan seluruh daya dan usaha mereka untuk menyimpulkan hukum ribuan masalah dari al-Qur’an dan Sunah.

Sungguh aneh dan sangat mengherankan ketika penulis menegaskan di akhir pembahasan ini seraya berkata, “Filsafat hukum dan kaidah-kaidah umum seperti kaidah lâ dharar adalah pertanda konvensionalisai agama.”

Sebelum ini telah kami singgung bahwa hukum Islam begitu universal, fleksibel, dan sangat indah sehingga mampu menyelesaikan setiap problematika, dan kaidah lâ dharar, lâ haraj, dan kaidah-kaidah yang lain termasuk dalam kategori hukum ini.

Selayaknya penulis memperluas jangkauan agama daripada memperluas jangkauan ‘urf (tradisi). Hal itu lantaran mekanisme agama begitu fleksibel dan produktif sehingga mampu untuk menentukan hukum bagi setiap masalah.

Pada kesempatan ini, kami telah memaparkan dan menganalisa argumentasi konvensionalisasi agama menurut kaca mata penulis. Masih ada poin-poin parsial yang lain dalam tulisannya yang tidak perlu kita analisa, dan apalagi kita terima. Tetapi, di penutup tulisannya, ia memiliki sebuah statmen yang memaksa kami untuk menganalisanya.

 

Konsep Kenabian Pamungkas atau Konvensionalisasi Agama?

Penulis menegaskan, “Konsep kenabian pamungkas atau filsafat Ghaibah Kubra -dalam keyakinan mazhab Syi‘ah- ditandai dengan terputusnya wahyu. Hal ini adalah pertanda bahwa umat manusia melalui pendidikan para nabi telah mencapai kedewasaan sehingga mereka mampu -di bawah bimbingan lentera akal- untuk meneruskan jalan yang telah dijajaki dan disiapkan oleh para nabi. Menerima interpretasi konsep kenabian pamungkas semacam ini adalah jalan lain untuk konvensionalisasi agama.”

 

Analisa

Arti konsep kenabian pamungkas adalah Allah Swt telah menurunkan agama tersempurna yang mampu mengatur segala segi kehidupan manusia hingga hari kiamat melalui utusan terakhir-Nya. Dengan demikian, agama ini tidak memerlukan agama lain sebagai penyempurna ajaran-ajarannya. Meskipun agama-agama terdahulu memiliki kesempurnaan pada masanya, tetapi agama-agama ini tidak memiliki kesempurnaan absolut sehingga ia dapat terbit benderang di setiap masa.

Oleh karena itu, atas dasar penegasan ayat yang berbunyi, “Pada hari telah Kusempurnakan agama kalian bagi kalian”,[21] dan penekanan hadits, “Kehalalan Muhammad adalah halal hingga hari kiamat dan keharamannya adalah haram hingga hari kiamat”,[22] kita harus senantiasa berjalan di bawah petunjuk lentera syariat, bukan malah menyingkirkan agama dan berjalan di bawah petunjuk lentera akal dan ‘urf yang tidak agamis.

Contoh pemutarbalikan yang paling jelas terhadap akal adalah interpretasi konsep kenabian pamungkas yang tak berpondasi semacam ini. Jika konsep kenabian pamungkas memiliki arti seperti yang ditegaskan oleh penulis tersebut di atas, agama Islam lebih tidak kapabel daripada agama Kristen dan Yahudi. Hal itu lantaran kedua agama ini paling tidak masih pernah memiliki peran meskipun untuk tempo yang terbatas. Sementara itu, syariat Rasulullah Saw tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk memainkan perannya sepeninggal Rasulullah Saw. Bahkan kita harus mencium agama ini dan lalu meninggalkannya. Untuk selanjutnya kita harus berjalan di bawah lentera ‘urf!

 

Evaluasi Konsep Konvensinalisasi Agama

Dengan menelaah makalah penulis yang sangat panjang lebar itu dapat dipahami bahwa ia memandang agama dengan kaca mata berwarna dan ingin melihat agama dengan warna kaca matanya sendiri. Dengan niat abolisi dan menyingkirkan agama dari kancah kehidupan masyarakat, ia menulis. Tujuannya adalah ingin membumihanguskan akar agama dan membumikan sistem pemikiran anti agama sebagai satu-satunya opsi meskipun dengan ungkapan dan bahasa yang penuh perhatian.

Dalam mengungkapkan argumentasi, ia berusaha menggabung-gabungkan segala sesuatu yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan harapan dapat menemukan dalil konvensionalisasi agama bagi dirinya, sebuah dalil yang dapat membuat para pemikir takjub.

Penulis beranggapan, tidak sedikit hukum Islam yang menjadi tanda konvensionalisasi agama. Padahal hukum-hukum itu tidak memiliki hubungan sama sekali dengan masalah ini. Sebagai contoh ia menegaskan, karena perbudakan pada era modern ini tidak memiliki aplikasi, hal ini adalah bukti atas konvensionalisasi agama. Tetapi apakah ketiadaan obyek suatu hukum adalah bukti konvensionalisasi hukum tersebut? Bisa jadi sebuah hukum tidak memiliki obyek pada sebuah periode. Tapi pada periode selanjutnya, hukum itu akan menemukan obyek.

Contoh lain adalah konsep Wilâyah Faqih. Penulis meyakini bahwa konsep ini adalah bukti atas konvensionalisasi agama. Padahal konsep ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan masalah ini. Sebaliknya, konsep Wilâyah Faqih adalah faktor keterjagaan pondasi dan hukum agama. Pada masa Rasulullah Saw dan para imam maksum As, Wilâyah ini memiliki peran untuk menegakkan agama, dan pada masa kita ini juga memiliki peran yang sama.

Kami akhiri pembahasan ini hingga di sini saja, karena melakukan analisa atas seluruh statmen penulis yang bersifat parsial pasti membosankan.[http://www.wisdoms4all.com]

 


[1] ‘Urfî Shodan dar Tajrebeh-ye Masîhî ya Islamî, hal. 410.

[2] Majalah Kiyân, tahun ke-5, no. 24, hal. 19.

[3] Silakan Anda rujuk buku Khâtamiyat az Dîdgâh-e Quran, Hadis va ‘Aql.

[4] Shahr-e Khoda, karya Saint Agustin, pasal 19, butir ke-26.

[5] Mazhab va Motajaddidîn, karya Luthfi Ladinan, hal. 13.

[6] Târîkh-e Klîsâ-ye Qadîm, karya Miller, hal. 29.

[7] Târîkh-e Tamaddon, karya Wille Durant, jilid 6, hal. 25.

[8] Ibid, jilid 6, hal. 422.

[9] Liberalisme, Fathimah Rajabi, hal. 42.

[10] QS. Yusuf [12]:40.

[11] Wasâ’il Asy-Syi‘ah, jilid 18, hal. 311.

[12] Ibid., jilid 8, hal. 224.

[13] Majalah Kiyân, tahun ke-5, no. 24, hal. 20.

[14] QS. Al-Mâ’idah [5]:91.

[15] Mustadrak Al-Wasâ’il, jilid 3, hal. 71, cet. 1.

[16] Majalah Kiyân, tahun ke-5, no. 24, hal. 20.

[17] Ushûl Al-Kâfî, bab Ar-Radd ilâ Al-Kitâb wa As-Sunnah, jilid 1, hal. 59.

[18] Ibid.

[19] Majalah Kiyân, tahun ke-5, no. 24, hal. 10.

[20] Yang benar adalah “Jika sunah dianalogikan, maka agama akan musnah”.

[21] QS. Al-Ma’idah [5]:6.

[22] Wasâ’il Asy-Syi‘ah, jilid 18, hal. 124.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s